KAKEHANG | Ambon, 19 Juli 2025
Pengelolaan hutan lestari bukan lagi sebatas wacana di atas kertas. Di bawah kepemimpinan Plaghelmo Seran, S.Hut., M.Si., Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Ambon, aksi nyata justru terlihat di tapak lapangan. Sabtu, 19 Juli 2025, ia mendampingi kunjungan kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Dr. M. Saparis Soedarjanto, S.Si., MT., ke lokasi budidaya Nilam di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
Kunjungan ini menjadi penanda seriusnya perhatian pusat terhadap pengembangan Nilam di kawasan hutan Maluku. Dengan nada penuh syukur, Elmo mengapresiasi dukungan yang datang langsung dari pusat.
“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami juga atas kunjungan ke tempat ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa, pengembangan Nilam di Maluku mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Hutan Lestari, Ekonomi Masyarakat, dan Jejak Terukur
Elmo tidak sekadar hadir, tapi membawa kerangka kerja yang sistematis. Menurutnya, pengembangan Nilam harus berada dalam koridor perencanaan yang terukur dan ramah lingkungan. Rencana pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus disusun secara cermat.
“Terkait pengembangan tanaman Nilam, tujuannya jelas: meningkatkan perekonomian rumah tangga masyarakat melalui aktivitas-aktivitas nyata yang terukur. Karena ini berbasis kawasan hutan, maka kita perlu kembangkan jenis-jenis tanaman yang ramah lingkungan tapi tetap memiliki nilai ekonomis,” tegasnya.
BPHL hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi fasilitator: mulai dari perencanaan teknis seperti RPHJP dan RPHJPD, hingga penguatan SDM dan akses anggaran.
“Salah satu pintu masuknya melalui KPH efektif. Syukur, tiga minggu lalu sudah ada SK Nomor 31 dari Dirjen PHL yang menetapkan KPH Ambon sebagai salah satu KPH di Provinsi Maluku yang mendapat fasilitasi kegiatan,” tambahnya.
Koordinasi, Bukan Ego Sektoral
Dalam narasi pembangunan berkelanjutan, komunikasi lintas instansi jadi kunci. Elmo menyoroti pentingnya relasi kerja yang terbuka dan bersinergi antara BPHL, KPH, dan Dinas Kehutanan.
“Koordinasi yang baik ini menjadi contoh. Kami bersama-sama mengusulkan, kepala dinas merekomendasikan, dan akhirnya mendapat fasilitasi. Ini penting sebagai strategi komunikasi agar tidak berhenti di satu titik saja,” jelasnya.
Elmo menyebut bahwa wilayah lain seperti Seram Bagian Barat juga telah diusulkan untuk fasilitasi pengembangan Nilam. Ini membuktikan pendekatan yang inklusif dan tidak terpusat hanya di satu lokasi.
Bukan Sekadar Tanam, tapi Siap Panen dan Jual
Kebutuhan riil di lapangan tak hanya soal lahan dan bibit. Penyulingan dan pelatihan pasca-panen menjadi tantangan mendesak.
“Kami sudah konsultasi dengan pusat, dan mereka sampaikan langsung di lapangan. Itu menjadi lampu hijau bagi kami,” ungkapnya optimis.
“Kalau SDM tidak siap, sekalipun ada alat, tetap tidak optimal. Maka sejak awal SDM harus disiapkan,” lanjutnya.
Soal keberlanjutan pasokan, Plaghelmo bicara jujur. Investor tak akan masuk tanpa jaminan kontinuitas. Maka data produksi per hektar harus dibuka secara transparan.
“Biasanya lahan satu hektar akan dihitung bisa menghasilkan berapa liter minyak. Ini harus transparan ke pihak perusahaan,” ujarnya.
Kemitraan Strategis: Pemerintah, Petani, dan Buyer
Skema “bapak angkat” disorot sebagai salah satu pola kolaborasi yang realistis. Dalam model ini, perusahaan membantu membiayai dan membina petani, lalu membeli hasil panen secara langsung.
“Dari pemerintah ada bantuan, tapi anggaran terbatas. Maka kolaborasi dengan buyer juga sangat penting,” jelasnya.
Menjaga Ekosistem, Merawat Masa Depan
Dalam penutupnya, Elmo menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesadaran ekologi. Pengembangan Nilam bukan hanya soal menanam dan memanen, tapi juga tentang menjaga lahan yang sudah kritis.
“Kami berharap, teman-teman di balai, di KPH, dan masyarakat tetap semangat. Jangan hanya hari ini, tapi kita pikirkan juga untuk masa depan,” katanya.
“Bukan menebang dulu baru menanam, tapi melihat lahan kritis yang ada, dan memanfaatkannya,” pungkasnya.
