Ambon, 21 Juli 2025 | KAKEHANG
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Johanis J. Medea, S.Si., M.Pi, menegaskan komitmen institusinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan pengawasan terhadap aktivitas kelautan dan perikanan di wilayah kerja Maluku dan Maluku Utara.
“Tugas kami PSDKP adalah pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang merupakan UPT Unit Pelaksana Teknis, perpanjangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah kerjanya Maluku-Maluku Utara. Jadi apa yang menjadi aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kami pengawas perikanan maupun pengawas kelautan yang melaksanakan fungsi itu di lapangan,” ujar Medea saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/07) di Wailela, Ambon.
Fungsi Pengawasan dan Penertiban
Medea menjelaskan bahwa PSDKP memiliki mandat untuk memastikan seluruh aktivitas usaha kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan penertiban terhadap pelanggaran di lapangan.
“Kami melakukan penertiban untuk pengguna jasa kelautan perikanan untuk tertib sesuai ketentuan.”
Dukungan terhadap Visi Gubernur Maluku
PSDKP memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan Gubernur Maluku yang mendorong pengembangan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Aku itu pengen bagaimana Maluku ini bisa maju, apalagi salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian Maluku ini adalah perikanan. Itu adalah upaya yang sangat positif dari Pak Gubernur…”
Dukungan terhadap Investasi dan Armada Lokal
“Kami juga sangat mendukung Gubernur yang berupaya mendorong pelaku usaha investor dari luar untuk masuk di Ambon, untuk mengembangkan perikanan di Ambon dan mendorong kapal-kapal yang mungkin beroperasi di WPP 714 dan 715 berpangkalan di sini…”
Penindakan dan Kasus Pelanggaran
“Kami menertibkan kapal-kapal yang melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan… Kami tangkap. Lebih dari 5 kasus…”
Kolaborasi Stakeholder dan Penguatan Industri Perikanan
“Butuh upaya kerja keras bersama, tidak hanya pemerintah dan Gubernur, tetapi juga semua stakeholder: pelaku usaha, akademisi…”
Potensi Budidaya Perikanan dan Teluk Ambon
“Memikirkan strategi upaya lain, tidak hanya perikanan tangkap. Tetapi juga perikanan budidaya sangat menjanjikan…”
Narasi Penutup: Sinyal Tegas dari Pemerintah Provinsi Maluku
Apa yang disampaikan oleh Johanis Medea selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. Seperti yang diberitakan KAKEHANG sebelumnya, Gubernur Hendrik Lewerissa dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta menegaskan pentingnya penguatan armada tangkap dan pangkalan ikan di Maluku agar kapal-kapal tidak hanya menangkap di laut Maluku, tetapi juga mendaratkan hasilnya di Maluku.
Sementara itu, Wakil Gubernur Abdullah Vanath dalam forum Focus Group Discussion di Kantor DPD RI, mengangkat isu perizinan dan tata kelola ruang laut yang masih tumpang tindih, sembari menegaskan bahwa Maluku harus jadi pelabuhan utama untuk armada WPP 714–715, bukan sekadar wilayah tangkap.
Keduanya menegaskan bahwa Maluku tidak boleh hanya menjadi lautan penghasil, tapi juga harus menjadi daratan pengolah dan pelabuhan utama, agar ekonomi rakyat benar-benar berputar di wilayahnya sendiri.
