Kakehang | Ambon – Polemik soal besaran gaji DPRD yang viral di media sosial beberapa hari terakhir, ternyata tidak hanya jadi bahan perbincangan publik, tapi juga menarik perhatian legislator pusat. Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ikut angkat suara ketika ditemui usai kegiatan KAMMI Ambon, Sabtu (23/8/25), di Hotel Grand Avira.
Ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai gaji tidak bisa dipahami semata-mata dari nominal rupiah yang beredar di publik. Menurutnya, ada hal yang jauh lebih substansial, yakni tanggung jawab wakil rakyat dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kalau soal angka, itu sudah viral dan masyarakat tahu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kami mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat. DPR bukan hanya soal gaji, tapi tentang kehadiran kami sebagai pembawa solusi,” jelas Saadiah dengan nada tegas.
Bagi politisi perempuan asal Maluku itu, ukuran keberadaan seorang wakil rakyat tidak boleh berhenti di angka gaji yang setiap bulan diterima. Masyarakat, kata dia, cenderung melihat anggota DPR sebagai pihak yang wajib hadir, mendengar, dan menghadirkan jawaban atas problem sosial maupun ekonomi yang dihadapi publik.
“Karena itu, wakil rakyat dituntut untuk bekerja keras, turun langsung, dan benar-benar hadir di tengah rakyat. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, kehadiran DPR harus lebih terasa,” tambahnya.
Saadiah juga menegaskan bahwa fasilitas maupun hak yang diterima anggota DPR merupakan amanat undang-undang. Tetapi substansi keberadaan wakil rakyat jauh lebih penting dari sekadar itu. “Masyarakat tidak bisa hanya dipuaskan dengan data gaji. Mereka menuntut solusi, langkah nyata, dan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Harapan Saadiah sederhana namun tajam: ke depan, wakil rakyat tidak lagi dipandang dari besar kecilnya gaji, melainkan dari kerja nyata dan komitmen memperjuangkan suara rakyat di parlemen.
