KAKEHANG.COM, Ambon, 8 Juli 2025 — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H.,L.LM, memaparkan berbagai capaian penting dari kunjungan kerjanya ke Jakarta dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (8/7). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyoroti sejumlah agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Maluku, mulai dari regulasi sektor perikanan, program perumahan, hingga penguatan infrastruktur nelayan.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya revisi regulasi terkait perizinan kapal penangkap ikan di bawah 30 Gross Ton (GT), yang selama ini menjadi kewenangan provinsi namun tidak disertai dengan hak menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Lucu kan, kita yang keluarkan izin, mereka beroperasi di wilayah kita, kita bantu urusan administrasi, tapi kita tidak punya wewenang menarik retribusi. Ini paradoks,” tegas Gubernur.
Isu ini telah disampaikan secara langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.
Gubernur juga menyoroti pentingnya revitalisasi pelabuhan pendaratan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) — yakni WPP 714, 715, dan 718 — guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi berbasis laut yang menjadi tulang punggung Maluku. Usulan lainnya termasuk program bantuan nelayan dan penataan kampung nelayan sebagai upaya menyeluruh membangun ekosistem maritim yang kuat dan berkelanjutan.
Tak hanya sektor kelautan, sektor perumahan pun mendapat perhatian serius. Gubernur mengumumkan bahwa Maluku telah mendapatkan kuota 2.000 unit rumah bersubsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Selain itu, sebanyak 1.000 keluarga akan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai maksimal Rp20 juta per keluarga, yang langsung dialokasikan dalam bentuk material bangunan.
“Ini bukan KUR, bukan subsidi biasa. Ini murni bantuan dari negara yang akan langsung digunakan untuk pembangunan,” jelas Gubernur.
Upaya penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah padat penduduk juga mendapat dukungan konkret dari pemerintah pusat. Bahkan, Kementerian PPN/Bappenas tengah mempertimbangkan pembukaan kantor perwakilan di Provinsi Maluku — sebuah langkah strategis yang disambut positif oleh Pemerintah Daerah.
“Kami siap menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari kawasan timur,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur turut menyampaikan apresiasi atas respons cepat Menteri Pertanian terhadap berbagai usulan strategis yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Ia menegaskan, pertemuan lanjutan akan segera digelar untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai harapan.
“Respons beliau luar biasa cepat. Ini perlu dicatat, karena jarang sekali terjadi. Kami optimis, kerja sama ini akan membawa dampak besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kita,” tambahnya.
Dengan hasil kunjungan kerja ini, Gubernur Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi percepatan pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan poros maritim Indonesia bagian timur. (*
