Presiden Prabowo Gagas Program Sekolah Rakyat, Gubernur Hendrik Lewerissa Gerak Cepat Realisasikan di Maluku
KAKEHANG | EDISI KHUSUS PENDIDIKAN & SOSIAL
Jakarta–Ambon, Juli 2025 –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggagas dan meluncurkan salah satu program nasional terbesar dalam bidang pendidikan: Sekolah Rakyat Berasrama (SRB). Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Prabowo saat memberi sambutan dalam Halalbihalal bersama TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta, Juni lalu.
Peluncuran tahap pertama program SRB dijadwalkan pada Bulan ini, Juli 2025, dengan target awal 53–55 sekolah, sebelum berkembang menjadi 100 sekolah di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup siswa akan ditanggung negara melalui skema sekolah berasrama gratis.
Dari Pusat ke Daerah: Maluku Jadi Pionir Kawasan Timur
Gagasan Presiden Prabowo mendapat respons cepat dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang langsung menindaklanjuti kebijakan ini di tingkat daerah. Pada Kamis, 10 Juli 2025, Gubernur Lewerissa menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) bersama Kementerian Sosial RI sebagai bagian dari persiapan pendirian Sekolah Rakyat di Maluku.

Gubernur menyatakan bahwa Maluku siap menjadi pelaksana utama di kawasan timur Indonesia dan menegaskan pentingnya negara hadir di tengah rakyat kecil.
“Negara tidak boleh gagal mewariskan harapan kepada anak-anak, meskipun orang tua mereka belum berpunya,” ujar Lewerissa.
Rekrutmen Ketat, Bebas Nepotisme
Presiden Prabowo menekankan bahwa seleksi calon siswa dilakukan secara objektif dan transparan, menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data lapangan BPS. Seleksi dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial, PANRB, dan BPS dengan pengecekan fisik terhadap kondisi rumah keluarga calon siswa.
Gubernur Hendrik Lewerissa juga menegaskan bahwa proses seleksi di Maluku akan bebas dari praktik nepotisme dan primordialisme, dan hanya anak dari keluarga dengan tingkat kemiskinan terbukti yang akan diterima.
“Ini sesuai dengan filosofi LAWAMENA, par Maluku pung bae. Yang masuk SR adalah anak-anak yang benar-benar layak dan berhak,” tegas Lewerissa.
Maluku Bergerak
Dua kabupaten, yaitu Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, telah memenuhi syarat teknis dan administratif untuk pembangunan SRB. Kabupaten dan kota lain seperti Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kota Tual, Buru Selatan, dan Buru sedang dalam proses penyiapan lahan legal dan bebas sengketa.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Maluku telah merekrut 100 calon siswa tingkat SMA, yang kini menempati fasilitas sementara di Hiti Hiti Hala Hala, Passo, Kota Ambon. Mereka adalah angkatan pertama siswa SR Maluku yang akan dibekali dengan keterampilan hidup, karakter, dan pengetahuan digital.
Digitalisasi & Transformasi Pendidikan
Program SRB juga mengintegrasikan sistem digitalisasi dalam pendidikan, yang membuat masa orientasi siswa lebih panjang dibandingkan sekolah umum. Ini bertujuan agar siswa terbiasa dengan teknologi dan siap bersaing di masa depan yang makin terdigitalisasi.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan kampus SRB telah dirancang dengan efisien namun tetap berkualitas. Lebih dari 200 kepala daerah telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 8 hektare, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan sekolah ini. Dana pembangunan disiapkan melalui APBN, dan desain bangunan akan difinalisasi dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.
“Yang penting kita berbuat. Nanti hasilnya akan dirasakan oleh orang yang paling bawah,” tegas Presiden.
KESIMPULAN:
Sekolah Rakyat Berasrama menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kemiskinan struktural. Dengan gagasan besar dari Presiden Prabowo dan langkah konkret dari Gubernur Hendrik Lewerissa, anak-anak Maluku kini memiliki akses baru menuju masa depan yang lebih layak dan adil.













