WALI KOTA AMBON, DIGITALISASI JAWABAN ATAS CARUT MARUT DATA BANSOS DI AMBON

Kakehang.com, Carut marut data penerima Bantuan Sosial di Kota Ambon akan dibenahi. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena* memastikan Pemkot mulai menerapkan sistem digitalisasi agar bansos tepat sasaran dan bebas intervensi.

Hal itu disampaikan Wali Kota saat diwawancarai di Balai Kota Ambon, Selasa 12 Mei 2026.

“Selama ini persoalan bansos adalah penerima yang tidak tepat sasaran. Kita ingin penerima bansos adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Bodewin.

Pemkot telah menyiapkan 650 agen pendata yang dilatih khusus. Tugas mereka mendata calon penerima secara langsung di lapangan. Hasil pendataan itu selanjutnya akan diintegrasikan dengan data kependudukan berbasis NIK.

Dengan sistem ini, setiap profil penerima akan tercatat jelas: mulai dari pekerjaan, penghasilan, hingga alamat. Bodewin menilai ini cara paling efektif memutus rantai penyalahgunaan.

“Kalau sistemnya sudah terintegrasi, tidak mungkin orang yang tidak berhak bisa menerima bantuan. Kita hilangkan praktik karena dekat dengan ini-itu,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota juga bersikap tegas terkait perizinan pembangunan. Menurutnya, izin hanya diberikan jika memenuhi kajian teknis dari OPD terkait.

“Kalau tidak memenuhi syarat, jangan dipaksa diberi izin,” ujarnya.

Menyikapi cuaca ekstrem beberapa hari terakhir, Bodewin melaporkan ada 1 titik longsor besar di Gadihu dan sejumlah titik longsor kecil. Pemkot mengimbau warga di lereng dan sekitar pohon besar untuk lebih waspada.

Ia juga mengingatkan pentingnya PBG – Persetujuan Bangunan Gedung sebelum mendirikan rumah agar aman dan sesuai tata ruang.

Tiga Calon Sekot Segera Ditetapkan,
Untuk jabatan Sekretaris Kota, Bodewin menyebut proses seleksi sudah rampung. Kini tinggal menunggu 3 nama terbaik dari pansel untuk dipilih satu.

Kalau tiga besar sudah disampaikan, baru dipilih satu. Semua yang masuk tiga besar memenuhi syarat,” pungkasnya.

Pemkot Ambon menargetkan sistem digitalisasi bansos ini berjalan penuh pada 2026 demi mewujudkan penyaluran yang adil dan transparan. (*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *