KAKEHANG | Ambon, 2 Agustus 2025
Anggota DPD RI Perwakilan Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos, biasa disapa, Boy Latuconsina, menegaskan kembali pentingnya perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Maluku sebagai agenda strategis untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan politik sempit. Hal ini disampaikan saat dijumpai awak media di Lantai 5 Gedung DPRD Provinsi Maluku, usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BKPRMI Provinsi Maluku Periode 2025–2030, Jumat (1/8/2025).
“Saya baru saja kembali dari Saumlaki dalam rangka reses, dan melihat langsung betapa rentang kendali pemerintahan sangat mempengaruhi pelayanan publik dan efisiensi alokasi APBD. Maka pemekaran wilayah adalah kebutuhan riil, bukan agenda politis. Kita harus hilangkan syahwat politik dalam perjuangan ini,” tegas Latuconsina.
Ia menyampaikan bahwa dalam konsolidasi dengan 13 tim pengusul DOB, dirinya menekankan pentingnya kesesuaian dokumen dengan amanat undang-undang, agar memudahkan proses negosiasi dengan pemerintah pusat.
“Kita perlu belajar dari pengalaman Papua, di mana kebijakan pemekaran diarahkan sesuai dengan visi pembangunan nasional. Maka dari itu, tim-tim DOB Maluku harus mampu memetakan potensi sumber daya daerahnya sebagai proyek strategis nasional,” jelasnya.
Boy menyebut sejumlah wilayah yang layak dimekarkan, seperti Seram Bagian Barat (Huamual dan sekitarnya) dengan potensi tambang dan pertanian, serta Pulau Banda yang hingga kini kesulitan akses administratif dasar.
“Tambang dan pertanian ibarat air dan minyak, tidak bisa disatukan dalam satu skema pembangunan yang seragam. Ini kenapa pemekaran jadi penting,” ujarnya.
Ia pun menyoroti arah Asta Cita Presiden Prabowo, yang salah satunya fokus pada ketahanan energi nasional. Menurutnya, pemetaan potensi energi di Maluku akan menjadi kunci memperkuat usulan DOB ke pemerintah pusat.
Menutup pernyataannya, Latuconsina menyampaikan harapannya agar Presiden RI membuka minimal dua DOB baru di Maluku pada tahun ini, sebagai bentuk keadilan bagi daerah kepulauan.
“Ini soal nasionalisme dan masa depan masyarakat Maluku. Kalau agenda politik pribadi disingkirkan, saya yakin perjuangan ini akan sampai pada muaranya,” pungkasnya.
