KAKEHANG | Ambon, 30 Agustus 2025
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku resmi menyatakan sikap untuk tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Senin, 1 September 2025, di Kota Ambon. Keputusan ini diambil setelah dilakukan kajian mendalam atas kondisi sosial Maluku yang dinilai masih sangat rentan terhadap gesekan horizontal.
Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw, menjelaskan bahwa pilihan menarik diri dari aksi bukan berarti mengabaikan isu nasional yang sedang bergulir, melainkan lebih pada tanggung jawab moral GAMKI dalam menjaga suasana kondusif di daerah.
“Kami menarik diri dari aksi pada tanggal 1 September, sambil tetap menyuarakan agar aksi tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik komunal dalam masyarakat Kota Ambon dan Maluku umumnya,” tegas Ritiauw saat diwawancarai BM31News di Ambon, Sabtu (30/8/2025).
Latar Belakang Nasional
Sikap ini diambil setelah sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI mengeluarkan pernyataan keras menyikapi insiden meninggalnya Affan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025. DPP GAMKI menuntut Kapolri mengusut dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa, serta mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menegaskan pentingnya keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat.
“DPR RI jangan benturkan rakyat dengan polisi dan tentara!” tegas Sahat dalam pernyataan tertulis bertanggal 29 Agustus 2025.
Pertimbangan di Maluku
Berbeda dengan situasi di Jakarta, DPD GAMKI Maluku menilai bahwa kondisi sosial di Maluku memiliki sensitivitas tinggi akibat sejarah panjang konflik komunal yang pernah melanda daerah ini. Karena itu, GAMKI Maluku mengambil langkah hati-hati agar aksi massa tidak dimanfaatkan pihak tertentu yang bisa memicu ketegangan baru.
Ritiauw mengingatkan pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) di Maluku agar tidak terjebak dalam agenda sesaat yang bisa berakibat fatal.
“Kami mengajak semua pimpinan OKP yang ada di Provinsi Maluku untuk lebih bijaksana dalam menyikapi masalah yang terjadi di beberapa daerah. Fokus kita harus tetap pada kepentingan masyarakat Maluku, bukan isu yang dapat menghancurkan kita pada titik nadi terendah konflik generasi ketiga,” ujarnya.
Selain itu, GAMKI Maluku menekankan pentingnya menjaga aksi-aksi masyarakat agar tetap damai dan tidak merugikan publik.
“Kami menghimbau agar aksi yang direncanakan berlangsung pada tanggal 1 dapat berjalan dengan baik tanpa ada unsur kekerasan yang berdampak pada pengerusakan fasilitas umum dan pelanggaran HAM,” tambah Ritiauw.
Sikap Organisasi
Dengan menarik diri dari aksi, DPD GAMKI Maluku menegaskan bahwa mereka tetap mendukung garis besar perjuangan DPP GAMKI di tingkat nasional dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan keadilan sosial. Namun, di level daerah, prioritas utama adalah menjaga stabilitas Maluku.
Langkah strategis ini sejalan dengan identitas GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang bukan hanya bergerak dalam advokasi sosial, tetapi juga menjadi agen perdamaian dan pembangunan.
Ritiauw menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh kader GAMKI Maluku tetap menjadi teladan di tengah masyarakat.
“Kami ingin GAMKI hadir sebagai organisasi yang membawa berkat bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat Maluku. Kami mengajak seluruh kader untuk menjadi terang bagi Provinsi Maluku, sekaligus menghadirkan berkat bagi Indonesia,” katanya.
Ia juga menyampaikan dukungan penuh GAMKI Maluku terhadap agenda pembangunan daerah.
“Kami mendukung penuh Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan LAWAMENA, DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin Benhur G. Watubun, serta pemerintah dan DPRD di tingkat kabupaten/kota, demi terwujudnya Maluku yang bermartabat,” tutup Ritiauw.
