KAKEHANG | Ambon – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon menunjukkan langkah cepat dan terukur dalam menangani bencana longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Leitimur Selatan (Leitisel), setelah curah hujan tinggi mengguyur Kota Ambon selama tiga hari berturut-turut.
Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuihamallo, ST., MT., menjelaskan bahwa longsor terjadi akibat kombinasi antara intensitas hujan ekstrem dan keberadaan pohon-pohon besar yang berada di lereng badan jalan.
“Longsor disebabkan oleh pohon-pohon besar di lereng jalan. Akar pohon yang terus tumbuh merusak kestabilan tanah, dan ketika hujan deras datang secara terus-menerus, akhirnya terjadi longsor,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Ambon, Rabu (25/6/2025).
Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR akan fokus melakukan pendataan vegetasi secara menyeluruh dan penataan kembali pohon-pohon besar di sekitar badan jalan yang berisiko terhadap kestabilan tanah.
Saat ini, tim teknis PUPR bersama BPBD Kota Ambon dan instansi terkait sedang melakukan pembersihan material longsor yang menutup akses jalan utama. Ditargetkan dalam waktu satu hingga dua hari, jalur Hukurila menuju Passo sudah bisa kembali normal.
“Sekarang sudah bisa tembus sampai ke mata jalan Ema. Kami optimis dalam dua hari semua jalur sudah terbuka,” jelasnya.
Selain penanganan longsor, Dinas PUPR juga melakukan langkah antisipatif terhadap ancaman banjir di wilayah terdampak. Untuk itu, Wali Kota Ambon telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) guna mendorong percepatan pengurugan dan pengerukan sedimen sungai-sungai di Kota Ambon, yang menjadi kewenangan dari Balai Sungai.
“Sungai-sungai besar di Ambon merupakan kewenangan BWS. Karena itu, Pak Wali sudah komunikasikan langsung dengan Kepala BWS agar pengerukan sedimen bisa dipercepat, apalagi menghadapi musim penghujan,” tambah Latuihamallo.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, khususnya pohon-pohon besar yang tumbuh di lahan pribadi namun dekat dengan infrastruktur umum. Menurutnya, proses perizinan penebangan pohon yang rumit seringkali memperlambat upaya penanganan.
“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Sebagian pohon milik masyarakat, dan kalau mau tebang harus pakai izin. Ini yang kadang jadi kendala saat situasi darurat,” ungkapnya.
Dinas PUPR menegaskan komitmennya untuk tidak hanya merespons bencana secara reaktif, tetapi juga menyusun langkah preventif berbasis data dan pemetaan risiko. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah bencana di masa depan.
“Penanganan bencana butuh sinergi semua pihak. Pemerintah bekerja, masyarakat ikut peduli. Semua demi keselamatan bersama,” pungkasnya.
Dengan langkah tanggap, sistematis, dan kolaboratif, Dinas PUPR Kota Ambon terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan melindungi keselamatan warga dari risiko bencana alam.
